Payakumbuh — Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Timur, kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tahun 2026 sebagai upaya menyatukan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Lurah Koto Baru, Rabu (21/1/2026), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang Kelurahan Koto Baru menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan pembangunan yang paling prioritas untuk dilaksanakan pada tahun mendatang. Forum ini sekaligus menjadi kelanjutan dari proses musyawarah di tingkat RT dan RW yang telah lebih dahulu dilaksanakan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat Payakumbuh Timur, Zailendra, S.IP., M.IP., Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hj. Hurisna Jamhur, S.Pd., anggota DPRD Kota Payakumbuh, Wirianto, S.Sos., Dt. Paduko Basa Marajo, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Lurah Koto Baru Bima Rahmon, S.Sos., serta unsur LPM, PKK, RT/RW, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
Dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, Sekretaris Camat Payakumbuh Timur, Zailendra, S.IP., M.IP., menegaskan bahwa Musrenbang merupakan agenda tahunan yang sangat penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang ini tidak hadir secara tiba-tiba, tetapi melalui tahapan yang panjang, dimulai dari musyawarah di tingkat RT dan RW. Hari ini kita menyaring dan menyepakati usulan-usulan prioritas melalui musyawarah bersama,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme penyampaian usulan pembangunan tidak hanya terbatas melalui forum Musrenbang. Menurutnya, terdapat berbagai alternatif jalur pengusulan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan skala dan karakteristik pembangunan yang diusulkan.
“Untuk pembangunan infrastruktur skala kecil, dapat diusulkan melalui dana kelurahan dengan berkoordinasi langsung kepada lurah. Selain itu, usulan juga bisa disampaikan melalui Pokok Pikiran DPRD,” jelasnya.
Zailendra menambahkan, saat ini terdapat 3 anggota DPRD yang berasal dari daerah Payobasung sebagai putra daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi jembatan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif.
Pada sesi pemaparan, Lurah Koto Baru, Bima Rahmon, S.Sos., menyampaikan gambaran umum kondisi wilayah serta isu-isu strategis yang dihadapi Kelurahan Koto Baru. Salah satu isu yang menjadi perhatian serius adalah upaya percepatan penanganan stunting.
“Kami berharap dengan berbagai intervensi yang telah dan terus dilakukan, Kelurahan Koto Baru dapat mencapai target zero stunting,” ungkapnya.
Selain isu kesehatan, ia juga menyoroti keberhasilan Kelurahan Koto Baru dalam bidang pengelolaan sampah. Melalui penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat, di mana sampah telah dipilah secara mandiri dengan konsep 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), sehingga Kelurahan Koto Baru berhasil meraih prestasi sebagai terbaik ke 2 dalam pengelolaan sampah tingkat Kota Payakumbuh.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Hj. Hurisna Jamhur, S.Pd., dalam arahannya menyampaikan kondisi anggaran daerah yang saat ini mengalami efisiensi. Meski demikian, ia menegaskan komitmen DPRD untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat semaksimal mungkin.
“Walaupun kondisi anggaran terbatas dan Pokir kami tidak seluruhnya berada di sini, kami tetap berupaya bersama anggota DPRD Daerah Pemilihan III untuk saling berbagi dan mengakomodir kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk usulan-usulan yang bersifat mendesak dan menyentuh kepentingan masyarakat luas, DPRD akan berupaya mencarikan solusi terbaik melalui koordinasi dengan OPD terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Hurisna juga menekankan pentingnya memprioritaskan sektor pertanian, mengingat Kelurahan Koto Baru memiliki potensi besar di bidang tersebut. Menurutnya, penguatan sektor pertanian akan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mendorong peran aktif lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi kaum perempuan, melalui kegiatan produktif seperti beternak itik, kerajinan anyaman, serta berbagai usaha rumah tangga lainnya.
“Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, anggota DPRD Kota Payakumbuh, Wirianto, S.Sos., Dt. Paduko Basa Marajo, menekankan pentingnya pengelompokan dan klasifikasi usulan pembangunan agar proses realisasi dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
“Usulan yang masuk hendaknya diklasifikasikan dengan baik. Untuk usulan hibah dan lainnya, lengkapi seluruh persyaratan administrasi dan proposalnya. Kami siap memfasilitasi, bahkan hingga ke tingkat DPR RI,” ujarnya.
Melalui pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Koto Baru Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh usulan prioritas yang telah dirumuskan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kelurahan Koto Baru ke depan. (MC_pyktimur)
0 Komentar